Foto:Anak Anak Tidak Bersekolah (Ilustraai)
MALUKU UTARA– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 35 ribu anak belum mengenyam pendidikan formal.
Data tersebut bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga tahun 2025 dan mencakup seluruh jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan bahwa angka tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang saat ini tengah fokus menekan angka anak tidak sekolah melalui berbagai kebijakan pendidikan inklusif.
“Berdasarkan data Dapodik, ada sekitar 35 ribu anak di Maluku Utara yang belum sekolah. Ini sudah menjadi konsentrasi utama Ibu Gubernur,” ungkap Abubakar, baru baru ini Kamis (9/10/25).
Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka anak tidak sekolah di Maluku Utara. Antara lain kondisi ekonomi keluarga, jarak dan sebaran sekolah yang belum merata, minimnya lapangan kerja bagi lulusan, serta faktor budaya di beberapa wilayah.
“Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Namun, kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan faktor dominannya secara akademik,” jelasnya.
Abubakar menambahkan, meski belum ada hasil penelitian resmi, program sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur Sherly Laos dinilai menjadi langkah efektif untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah di daerah ini.
“Apa yang dilakukan Ibu Gubernur lewat program sekolah gratis adalah langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bagi semua kalangan. Ini cara paling cepat menekan angka tidak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, pada tahun-tahun mendatang, Dikbud Malut akan berupaya memperbarui data dan melakukan intervensi langsung di tingkat kabupaten/kota guna memastikan setiap anak memiliki kesempatan kembali ke bangku sekolah.
“Langkah koordinasi lintas kabupaten/kota harus segera dilakukan. Ini sudah menjadi isu nasional. Kami juga sedang menyiapkan konsep sekolah terbuka sesuai gagasan Ibu Gubernur Sherly Laos,” katanya.
Abubakar menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka anak tidak sekolah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi.
Diperlukan kolaborasi dari semua pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
“Semua stakeholder harus bergerak bersama sesuai harapan Ibu Gubernur. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan generasi Maluku Utara,” ucapnya. (Cr)
