Foto: Gubernur Malut Sherly Laos bersama Anggota DPR RI Irene Huiroba, Bupati Taliabu Salsabila Mus saat Bertemu Menteri PUPR Dody Hanggodo (Istimewa)
JAKARTA– Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda Laos mengajukan usulan anggaran sebesar 10 triliun kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan konektivitas darat di wilayah kepulauan.
Usulan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi dibawa jomando Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengakhiri terisolasinya desa-desa di Maluku Utara.
Usula ini dilakukan langsung oleh Gubernur yang didampingi sejumlah Tokoh Perempuan di Maluku Utara yakni anggota Komisi V DPR RI Irene Huiroba, serta Bupati Taliabu, Sashabila Widya Mus bersma Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Sekjen PUPR.
Sherly menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pemerintahannya. Meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 32 persen, Sherly menilai angka tersebut belum mencerminkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di pedesaan.
“Apa artinya angka tinggi kalau petani masih sulit membawa hasil panen keluar kebun, nelayan kesulitan menukar ikan dengan beras, dan desa-desa tetap terisolasi. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya menjadi statistik jika jalan dan jembatan belum terkoneksi,” ujar Sherly
Menurut dia, dalam dokumen yang diajukan, Pemprov Malut memaparkan kebutuhan dana Rp 8 triliun untuk peningkatan ruas jalan provinsi dan kabupaten, serta Rp 2 triliun untuk pembangunan lingkar Pulau Taliabu.
“Pendanaan diharapkan dapat direalisasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) maupun skema pembiayaan alternatif lainnya,” katanya.
Sherly menjelaskan, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kunci utama dalam membuka akses ekonomi dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
“Terima kasih atas dukungan Pak Menteri dan Ibu Sekjen PUPR yang membuka jalan bagi konektivitas Maluku Utara. Karena konektivitas bukan sekadar beton dan aspal, tetapi kunci sejahtera rakyat dan pemerataan ekonomi di kepulauan Maluku Utara,” pungkasnya. (Cr)
