Foto: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
JAKARTA– Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pemotongan anggaran transfer daerah . Ia menjelaskan bahwa saat ini terbagi menjadi dua skema, yaitu transfer ke daerah langsung dan tidak langsung.
“Dan kemarin sudah kami terima, diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian diterima juga oleh Mendagri dan kami memberikan pemahaman bersama,” kata Pras di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10/25).
Pras menyebut transfer ke daerah yang bersifat tak langsung itu merupakan transfer dari pemerintah pusat berupa program-program yang penerimanya adalah juga seluruh masyarakat di daerah.
Ia mencontohkan salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis yang anggarannya bersumber dari APBN. Namun, manfaatnya dirasakan di seluruh daerah di Indonesia.
“Itu bisa kalau dihitung dari anggaran di APBN-nya Itu bisa kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan Itu bisa di Rp335 triliun. Nah, ini bisa dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” katanya.
Pemerintah pusat melakukan kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Merespons itu, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protesnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa .
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi. Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Gubernur Aceh Mualem menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak setuju dengan pemotongan tersebut.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kami tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/25). (Cr)
