JAKARTA — Pemerintah memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola secara lebih efisien.
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG tercatat telah mencapai Rp75 triliun. Dana ini telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Penyaluran MBG sudah mencapai Rp75 triliun, atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal yang sebesar Rp335 triliun. Namun, ke depan angkanya bukan Rp335 triliun lagi. Ada penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden agar dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa digunakan lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.
Menkeu juga memberikan sinyal adanya potensi penghematan lanjutan untuk anggaran program MBG, meski ia belum merinci detail rencana tersebut. Saat ini, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta tata cara BGN dalam membelanjakan anggaran.
”Presiden sedang menghitung bagaimana formulasi penghematan terbaik tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam memberikan makan bagi murid-murid sekolah. Itu yang paling penting,” tuturnya.
Kinerja Belanja dan Pendapatan Negara
Di sisi lain, laporan APBN KiTa mencatat belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen secara tahunan (year-on-year) dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara dengan 28,2 persen dari total target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat melonjak 51,1 persen menjadi Rp826 triliun. Bendahara Negara menyatakan bahwa lonjakan ini merupakan hasil dari strategi pemerintah untuk meratakan penyaluran belanja sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun. Adapun belanja non-K/L tumbuh menjadi Rp425,5 triliun.
Dari sektor penerimaan, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen dengan realisasi mencapai Rp918,4 triliun. Dengan postur belanja yang lebih tinggi dari pendapatan tersebut, defisit APBN hingga 30 April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Cr)
