JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi terhadap kepala daerah. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga guna meningkatkan integritas serta tata kelola pemerintahan di daerah.
Usai mengukuhkan wisudawan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, Tito menjelaskan bahwa pembinaan tersebut mencakup pembekalan usai pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan.
Menurutnya, mekanisme ini sangat penting mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kapasitas para penyelenggara pemerintahan daerah.
Guna mendukung penguatan integritas tersebut, Kemendagri telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
”Pembinaannya dimulai sejak mereka terpilih dan dilantik, di mana langsung diadakan retreat untuk mengembangkan wawasan. KPK, BPKP, hingga para menteri turut mengisi materi guna membekali mereka agar berada dalam satu frekuensi dan memiliki integritas yang baik,” ujar Tito.
Selain pembekalan, pemerintah juga mengembangkan sistem pencegahan berbasis teknologi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK, serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau pengelolaan keuangan daerah secara real-time.
Tak hanya itu, Kemendagri bersama KPK berencana membentuk 11 klaster pembinaan di berbagai wilayah. Program ini akan melibatkan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi serta menyusun rencana aksi pencegahan.
”Termasuk mengidentifikasi potensi korupsi di daerah masing-masing dan menyusun rencana aksinya. Ini bertujuan agar mereka tidak ‘aneh-aneh’ dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Tito menekankan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari fungsi pembinaan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas masing-masing individu.
”Kembali lagi pada integritas masing-masing. Ada yang mungkin sukses, ada yang berpotensi kena masalah—meski kita berharap tidak ada. Anything can happen, semua kembali kepada integritas kepala daerah itu sendiri,” pungkas Tito.
