OBI– Puluhan warga Desa Kawasi, Kecamatan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, secara terbuka mendeklarasikan penolakan terhadap rencana kedatangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke wilayah mereka. Warga menilai, kehadiran organisasi tersebut kerap memicu keresahan, polarisasi, dan berpotensi memecah belah kerukunan sosial yang telah terbangun di tengah masyarakat.
Aspirasi penolakan tersebut disampaikan secara damai melalui sebuah deklarasi bersama. Warga secara tegas meminta pihak luar, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk tidak menjadikan Desa Kawasi sebagai arena eksploitasi isu demi kepentingan tertentu yang justru berdampak pada keretakan hubungan antarwarga.
“Jika kehadiran pihak luar tidak membawa solusi konkret bagi pembangunan desa, kami mendesak agar mereka sebaiknya tidak masuk atau angkat kaki dari wilayah Kawasi,” tegas warga dalam poin deklarasinya.
Tokoh perwakilan warga setempat menegaskan bahwa setiap organisasi maupun pihak dari luar yang bermaksud menginjakkan kaki di Desa Kawasi seharusnya menghormati kearifan lokal. Mereka diwajibkan mengedepankan jalur komunikasi resmi dengan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat setempat.
“Kehadiran pihak luar hendaknya bertujuan membangun dialog yang konstruktif dan memberikan manfaat nyata, bukan sebaliknya memunculkan konflik sosial baru,” ujar salah satu warga Desa Kawasi yang menyuarakan penolakan ini.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa meskipun kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak boleh absolut. Aktivitas setiap lembaga harus tetap menghormati hak masyarakat hukum adat setempat serta wajib menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Melalui aksi ini, warga Desa Kawasi menaruh harapan besar agar seluruh pihak menghormati kedaulatan dan aspirasi lokal demi menjaga persatuan serta keharmonisan di lingkar industri Pulau Obi.
Sementara itu, warga juga mendesak pihak kepolisian untuk bersikap responsif dan menindak tegas setiap oknum atau kelompok luar yang secara sengaja mencoba melakukan provokasi serta mengadu domba masyarakat.(Cr)
