TERNATE — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik kuat bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Sulawesi, Senin (8/6/2026) pagi.
Akibat guncangan hebat tersebut, sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Maluku Utara kini ditetapkan dalam status “Waspada” tsunami.
Berdasarkan data resmi BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur. Pusat gempa terdeteksi berada di laut, berjarak 236 kilometer arah barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 105 kilometer. Guncangan ini terjadi tepat pada pukul 06.37 WIB.
Hasil pemodelan numerik BMKG menunjukkan adanya potensi rambatan gelombang tsunami yang dapat mencapai pesisir Maluku Utara. Tiga wilayah utama di provinsi ini yang masuk dalam peta terdampak status Waspada meliputi kawasan Halmahera, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
BMKG juga merilis estimasi waktu kedatangan gelombang pertama tsunami untuk wilayah-wilayah tersebut, di antaranya:
Wilayah Halmahera: Diperkirakan tiba pukul 07.29 WIB.
Kota Ternate: Diperkirakan tiba pukul 07.43 WIB.
Kota Tidore Kepulauan: Diperkirakan tiba pukul 07.46 WIB.
Merespons tingkat ancaman ini, BMKG mengeluarkan panduan kesiapsiagaan darurat. Masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di sekitar kawasan pantai, pelabuhan, serta muara sungai diimbau untuk segera menjauhi area air. Warga diminta segera bergerak ke tempat yang lebih aman atau dataran tinggi hingga status peringatan resmi dicabut.
Selain Maluku Utara, peringatan dini tsunami dengan tingkat ancaman bervariasi (Siaga hingga Waspada) juga diberlakukan untuk beberapa provinsi tetangga, seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur.
BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap tenang, tidak panik, serta tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perkembangan situasi terkini dapat dipantau secara berkala melalui kanal resmi BMKG, BNPB, serta arahan langsung dari BPBD maupun pemerintah daerah setempat.
